| 55 Juta Ampul
Vaksin Flu Burung Disiapkan
Jakarta, 06 Maret 2006
SUBANG — Pemerintah menyediakan 55 jüta ampul Vaksin
flu burung untuk program vaksinasi massal di 27provinsi selama Maret-April.
Provinsi yang dipiIih merupakan daerah tempat kasus flu burung
pernah ditemukan sejak 2003. Dan data di Departemen Pertanian, sejak
2003, jumlah ayam, burung, dan itik yang mati akibat flu burung
mencapai 15 juta ekor.
Menurut Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Mathur
Riady, tindakan vaksinasi massal secara ini akan digelar selama
dua bulan mendatang. "Kami sudah mengirimkan surat kepada semua
gubernur," ujarnya kepada wartawan di Subang, Sabtu lalu. Dalam
catatan Tempo, beberapa provinsi, seperti DIG Jakarta, Lampung,
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Tirnur, adalah provinsi yang cukup
sering terkena flu burung. Sedangkan kasus flu burung di provinsi
lain hanya bersifat sporadis. Untuk kegiatan vaksinasi massal tersebut,
ujar Matting dibutuhkan dana operasional Rp 8,2 miliar. Dana itu
akan digunakan untuk membayar upah petugas vaksinasi di lapangan
sebesar Rp 150 per ekor unggas. Daerah yang melakukan vaksinasi,
kata Mathur, dapat menalangi terlebih dulu dana operasional ini.
Selanjutnya,. mereka bisa rnengajukan klaim kepada pernerintah pusat
untuk memperoleh penggantian.
Menanggapi rencana tersebut, Koordinator Forum Masyarakat Perunggasan
Indonesia Don P Utoyo meminta agar program itu jangan menjadi janji
semata. Sebab, Januari Mu, pemenintah juga pemah mengumumkan rencana
melakukan vaksinasi massal. "Tapi ternyata Vaksinnya belum
dibeli," ujarnaya, Seharusnya, kata dia, pemerintah memiliki
standar operasional yang jelas. Sebab, vaksinasi unggas harus mernperhitungkan
berbagai aspek, seperti soal teknis, ekonomi, kemampuan keuangan
Daerah, dan sosialisasi kepada masyarakat. "Petunjuk ini sangat
diperlukan agar tidak terjadi perbedaan tindakan petugas di daerah,"
ujar Don. Terkait dengan dana operasional pelaksanaan vaksinasi
massal, menurut Don, pemenintah pusat seharusnya mencairkan terlebih
dulu dana tersebut. Sebab, banyak daerah yang tidak rnampu menalanginya
karena tidak memiliki pendapatan daerah yang cukup.
Di samping ini, jika dana operasional diberikan berdasarkan klaim
masing-masing daerah, bisa saja di kemudian hari terjadi kemacetan
terkait dengan proses verifikasi kebenaran data. "Bisa-bisa
ini jadi masalah baru," ujamya.
Source: tempo newspaper
|
